Kepada Yth.
Kepala LPMP
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK
Di seluruh Indonesia
Dengan hormat kami haturkan terima kasih telah berkenan menunggu perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam rangka melanjutkan pengumpulan data Evaluasi Diri Sekolah (EDS) melalui aplikasi EDS Dikdasmen Offline, kami sampaikan langkah-langkah sebagai berikut: Selengkapnya
Landasan hukum internasional mengenai whistleblowing system adalah The United Nations Convention against Corruption of 9 December 2003 (article 33), mengimbau setiap negara untuk menggunakan kriteria yang sesuai pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang dengan itikad baik dan rasional melaporkan kepada pihak berwenang segala tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini.
“Pengendalian Gratifikasi” ini disusun untuk memperkaya pemahaman dan pengertian gratifikasi sehingga dapat menjadi panduan bagi pegawai dalam menilai penerimaan yang merupakan gratifikasi atau bukan, disamping prosedur pelaporannya yang berlaku di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah.
SK Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah.
No. 1572/D7.22/0T/2019
SK Model Panutan Pengembangan Budaya Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah.
No. 1610/D7.22/0T/2019
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) LPMP Kalimantan Tengah Tahun 2019.
SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Periode 2019 s.d. 2020
No. 1609/D7.22/0T/2019
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.
Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:
“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
SK Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Nasional No. 15045/D.D1/WS/2019 Perihal Pengendalian Gratifikasi
Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Unit Layanan Terpadu Des 2018 – Sep 2019
