Tag Archives: #sipers

Penguatan Implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan bagi Pemangku Kepentingan

01/02/2024 Riza Sukmawan

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: 9/sipers/A6/I/2024

Jakarta, 31 Januari 2024 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penguatan implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Jakarta, Selasa (30/1). Kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor kepada 514 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD.

Dalam pesan kunci, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan penguatan terkait pentingnya menjalankan proses pembelajaran dengan mengedepankan enam kemampuan fondasi. “Sangat penting bagi Guru SD kelas awal, bukan hanya Guru PAUD, untuk menyasar enam kemampuan fondasi dalam pembelajaran. Bukan hanya berfokus pada baca, tulis dan hitung namun juga harus lebih holistik,” jelasnya.

Enam kemampuan fondasi tersebut terdiri atas 1) Mengenal nilai agama dan budi pekerti; 2) Keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi; 3) Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar; 4) Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar; 5) Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri; serta 6) Pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif.

Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada Maret 2023 sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi terkait kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD. Hasil studi Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru bahwa tes yang sangat berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) adalah satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Sehingga model tes calistung ini masih diterapkan sebagai syarat masuk SD.

Oleh karena itu, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan juga menjadi solusi atas kemampuan calistung yang dipahami secara sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Berangkat dari semangat untuk menyeleraskan proses pembelajaran yang terjadi di PAUD dan SD, terbitlah Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi menambahkan, penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang terjadi di lapangan. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk mewujudkan penguatan gerakan ini agar pelaksanaannya berhasil, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke satuan pendidikan dan orang tua/masyarakat,” tuturnya.

Direktur Hasbi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk penguatan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman kepada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang Surat Pemberitahuan melalui Redistribusi Surat Edaran Kepala Dinas tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di daerahnya masing-masing.

Ia menuturkan perlunya sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor agar penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dilakukan secara masif dan konstruktif. “Penguatan transisi PAUD hingga SD kelas awal atau kelas 2 (dua) sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak,” lanjut Hasbi.

Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menjadi Momentum Tumbuh Kembang Anak

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur PAUD, Komalasari, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa masa transisi dari PAUD ke SD/MI merupakan momen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, sudah sepantasnya satuan pendidikan di Indonesia memastikan proses ini berjalan secara baik dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan mendukung terbentuknya kemampuan fondasi yang kokoh bagi anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD maupun di SD/MI kelas awal.

Komalasari mengungkapkan bahwa tahun lalu dunia pendidikan di Indonesia bersinergi mendorong Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kemudian, diterbitkan Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia DiIni (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal. Gerakan ini telah diimplementasikan oleh lebih dari 502 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Berikutnya, dilakukan rangkaian rapat koordinasi untuk dinas dan bimbingan teknis bagi Pokja Bunda PAUD di 514 kota/kabupaten dengan melibatkan mitra untuk bergerak bersama dalam menjalankan tiga target perubahan.

Dalam gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 terdapat tiga target perubahan yang diharapkan dapat tercapai di tahun ajaran baru. Target tersebut yaitu 1) menghilangkan tes calistung dalam masa penerimaan siswa baru, 2) menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta 3) berharap satuan PAUD dan SD dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.

Tiga target tersebut, menurut Komalasari, dirumuskan untuk mengatasi kesalahpahaman tentang kemampuan calistung, yang sering dianggap sebagai satu-satunya kemampuan yang perlu dipupuk pada anak usia dini. Ketiga target itu juga mengingatkan masyarakat bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu dibangun sejak di PAUD dan berlanjut ke kelas awal pada jenjang pendidikan dasar. Target inilah yang memandu para pendidik menerapkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak di PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal.

Setelah sukses melaksanakan tiga target perubahan tahun lalu sebagai siklus awal, Komalasari menegaskan, awal tahun 2024 ini menjadi saat yang tepat untuk melanjutkan siklus berikutnya dengan berbagai perbaikan dan penguatan. “Saya menyoroti pentingnya menjaga momentum ini, sehingga gerakan yang kita usung secara gotong royong dapat memberikan dampak yang lebih masif, konstruktif, dan berkesinambungan, menyebar ke berbagai satuan pendidikan,” ujar seraya menyampaikan bahwa advokasi tiga target perubahan harus terus dilakukan.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id #MerdekaBelajar

#transisipaudsd

Berita

Perayaan Hari Disabilitas Internasional 2023, Bersama dalam Keberagaman Wujudkan Pendidikan Inklusif

12/12/2023 Riza Sukmawan

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: 720/sipers/A6/XII/2023

Jakarta, 12 Desember 2023 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 yang dirayakan penuh kehangatan, kebersamaan dan semarak, di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta, Senin (11/12). Tahun ini, tema yang dipilih Kemendikbudristek adalah “Mari Rayakan Keberagaman dan Inklusivitas”.

Sebanyak 300 undangan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari perwakilan peserta didik dari 20 sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang mewakili jenjang dasar dan menengah, orang tua peserta didik penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM), Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan sebagai upaya memberikan pemahaman terkait pendidikan inklusif, Kemendikbudristek telah dan akan terus menguatkan pelatihan bagi guru-guru, dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembelajaran, yang dapat diimplementasikan untuk seluruh peserta didik apapun latar belakangnya.

“Tahun depan kita akan meluncurkan pelatihan berjenjang dengan skema belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar untuk pendidikan inklusi yang dapat diikuti oleh semua guru di Indonesia”, katanya saat membuka Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023, di Jakarta, Senin (11/12).

Selain itu, bersama dengan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggara pendidikan di seluruh daerah, Kemendikbudristek terus mendorong pelibatan orang tua dan masyarakat, agar dapat turut serta dalam penguatan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas.

“Perangkat pemerintah daerah didorong untuk membentuk unit-unit pelayanan disabilitas bukan saja di tingkat pemerintah provinsi namun sampai pemerintahan kabupaten/kota sehingga masyarakat memiliki sebuah tim yang ada dalam pemerintah daerah yang dapat membantu mewujudkan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Dirjen PDM menambahkan bahwa peringatan Hari Disabilitas Internasional merupakan bagian penting untuk merefleksikan kembali perjalanan gerakan Merdeka Belajar selama empat tahun ke belakang. “Sekaligus menjadi momentum dan bagaimana kita memposisikan pendidikan berkeadilan, menjunjung tinggi kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia secara tepat,” ujarnya.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023, dimeriahkan dengan tarian tradisional Batak, pantomim dan kelompok musik dibawakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, terdapat kegiatan seni mural hingga pameran karya dan beragam produk dari 9 Sekolah Luar Biasa dan 8 UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas dari berbagai lokasi di Jabodetabek. Kemeriahaan perayaan Hari Disabilitas Internasional 2023 ditutup dengan menyaksikan film dokumenter tentang Kurikulum Merdeka.

Gelar Wicara Rayakan Inklusivitas

Rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional dilaksanakan juga dengan gelar wicara mengenai praktik baik pendidikan inklusif dari sisi guru dan peran Kemendikbudristek untuk mendorong kebijakan pendidikan inklusif. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Aswin Wihdiyanto, menegaskan saat ini pemerintah telah memilih 20 Sekolah Luar Biasa Negeri di Indonesia agar dapat menjadi sekolah tempat uji kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menurut Aswin, terbentuknya LSP ini adalah salah satu cara untuk mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan keterampilan. “Bersyukur kami menjadi sekolah pertama yang menjadi tempat uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk program sablon. Dengan menjadi sekolah yang sesuai LSP, peserta didik berkebutuhan khusus akan mendapatkan kepercayaan diri serta memiliki dokumen keahlian yang bisa digunakan di dunia kerja,” ujar Kepala SLB Negeri 1 Jakarta, Dede Kurniasih. Ia berharap ke depannya dapat menghadirkan 10 jenis program keterampilan yang dapat dipilih peserta didik di sekolahnya.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

#MerdekaBelajar
#HDI2023
#PendidikanInklusif
#KiatSetara

Berita

Merdeka Belajar Menempatkan Indonesia pada Jalur yang Menjanjikan untuk Perbaikan Lebih Lanjut

08/12/2023 Riza Sukmawan

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: 708/sipres/A6/XII/2023

Jakarta, 8 Desember 2023 – Direktur untuk Pendidikan dan Keterampilan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), Andreas Schleicher memuji ketangguhan sistem pendidikan Indonesia, terutama di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Andreas melalui pesan video pada Peluncuran Hasil PISA 2022 di Jakarta (05/12/2023).

Andreas juga memuji peran guru di Indonesia yang memberi dukungan yang baik bagi para siswa Indonesia dan secara umum berhasil mempertahankan kualitas hasil pembelajaran. “Siswa di Indonesia melaporkan mereka banyak mendapatkan dukungan dari guru mereka selama pandemi,” jelas Andreas.

Lebih lanjut, peran orang tua tidak dapat dipungkiri dan menjadi salah satu hal yang berpengaruh kepada kualitas pembelajaran. ⁠”Di Indonesia, keterlibatan orang tua telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan menarik bahwa semakin banyak orang tua yang memulai dialog dan komunikasi tentang anak mereka dengan sekolah, dan semakin banyak pula guru yang memulai dialog tersebut dengan orang tua,” kata Andreas.

Di sisi lain, siswa Indonesia juga merupakan siswa yang tangguh. “Siswa Indonesia menunjukkan rasa memiliki yang kuat di sekolah dan mudah berteman serta berkolaborasi, sesuatu yang sangat penting di zaman sekarang. Siswa Indonesia juga menyampaikan bahwa mereka dapat memotivasi diri mereka sendiri untuk belajar mandiri, jauh lebih tinggi di Indonesia dibandingkan rata-rata negara OECD,” jelas Andreas.

Andreas melihat masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia melalui reformasi yang saat ini sedang terus diupayakan. Karena transformasi berada di jalur yang benar, kolaborasi yang ditingkatkan diperlukan untuk memastikan kelanjutan gerakan transformatif. “Saya yakin Merdeka Belajar menempatkan Indonesia pada jalur yang menjanjikan untuk perbaikan lebih lanjut,” tegas Andreas.

Lebih lanjut Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menjelaskan sejak tahun 2000 Indonesia mengikuti program PISA secara sukarela. “Keikutsertaan dalam PISA menunjukkan komitmen Kemendikbudristek untuk menggunakan data kualitas pembelajaran dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan mengikuti PISA, kita bisa memantau kondisi pendidikan kita secara longitudinal sejak 2000, dan membandingkan dengan negara-negara lain,” tutur Anindito.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kurikulum, Anindito menjelaskan bahwa sampel PISA 2022 diambil sebelum Kurikulum Merdeka diterapkan secara luas. “Pada 2021 Kurikulum Merdeka baru diterapkan terbatas sebagai prototipe di 3000-an sekolah. Baru pada Agustus 2022 ada cukup banyak sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara sukarela. Survei PISA sendiri dilaksanakan Mei-Juni 2022, sebelum penerapan Kurikulum Merdeka secara luas. Jadi sampel PISA 2022 tidak mencakup sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, sehingga hasilnya tidak bisa dipakai mengukur dampak implementasi Kurikulum Merdeka,” jelas Anindito.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

#MerdekaBelajar